allpages
a.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan perundangan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu diperbaharui sesuai denga...
a.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ket...
2. Part 2(3) Atas keputusan yang diambil menurut ketentuan dalam ayat (2) diatas, kecuali dalam hal dimaksud dalam ayat (1) sub a, anggota yang bersagnkutan dalam waktu satu bulan sesuda...
3. Part 3(2) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian: a.memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak; b.mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah m...
5. Part 5Kehidupan kemasyarakatan itu adalah penuh dengan dinamika, dan terbentanglah dimukanya lapangan dan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas, disebabkan bertambahnya dan berkemb...
6. Part 6a.Menteri Dalam Negeri bagi keputusan-keputusan Daerah tingkat II, *3529 b.Kepala Daerah tingkat I bagi keputusan-keputusan Daerah tingkat II, c.Kepala Daerah tingkat II bagi ke...
7. Part 7Adalah tidak wajar bila dalam pencalonan yang kedua ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan calon-calon yang telah diajukan dalam pencalonan yang pertama, oleh karena peno...
4. Part 4Dalam rangka membagi habis seluruh wilayah Indonesia dalam Daerah-daerah besar dan kecil, Undang-undang ini menentukan hanya ada tiga tingkatan Daerah, yaitu tingkat I, tingkat...
8. Part 8Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah, baik dibidang urusan rumah tangga Daerah maupun dibidang pembantuan, da...