allpages

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000

Unknown· 5 chapters· 7,444 words

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk : a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;...

Start reading Search Amazon editions

Markdown Source

Chapters

4. c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur de...

3. d. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan

e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga)...

5. c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Ni...

1. d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pe...

2. c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau

belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat peroleh...