Part 3

Kemudian ada polemik tentang partai-partai politik. Memang di dalam Manipol aku berbicara tentang "syaitan multyparty system", tetapi tak pernah aku memusuhi partai-partai politik an sich, bukan saja karena aku tahu akan jasa partai-partai politik itu sejak sebelum perang, malahan aku sendiri pernah mendirikan partai politik, pernah menjadi pemimpin partai politik. Adalah partai-partai politik itu pulalah ikut mempersiapkan dan kemudian mengemban Revolusi. Yang tidak aku sukai adalah partai-partai politik yang reaksioner, dan mereka itu sudah kita bubarkan. Yang tidak aku sukai adalah juga praktek-praktek yang menunggangi partai-partai politik untuk memperkaya diri atau untuk melampiaskan ambisi-ambisi perseorangan yang loba-tamak. Dengan dibubarkannya dua partai politik reaksioner dan dengan tak dipenuhinya syarat-syarat Penpres 7 dan Perpres 13/1959 oleh partai-partai lainnya, maka tinggallah 10 partai politik, yang bukan saja absah, tetapi juga dijamin hak-hidup dan hak-perwakilannya, Sudah tentu, kalau dikemudian hari di antara 10 partai itu ada yang menyeleweng, ada yang menjadi anti-Manipol atau menjadi Manipolis-munafik, atau sudah parah penyakit phobi-phobiannya, Presiden/Panglima Tertinggi tak akan ayal untuk juga membubarkan partai yang demikian! Terhadap oknum-oknum yang lewat partai-partai politik menggendutkan kantong sendiri akan diambil tindakan yang tegas. Tetapi tidak hanya yang lewat partai-partai politik saja! Juga yang menggendutkan kantong sendiri lewat "jembatan-jembatan" lain, apakah PDN atau PN atau BPU atau departemen ini atau jawatan itu, juga mereka ini akan diambil tindakan tegas. Yang berulang-ulang saya tekankan adalah penyederhanaan, bukan pembubaran partai-partai. Seperti pernah saya nyatakan melalui Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Subandrio, saya berpendapat partai-partai politik diperlukan untuk penyelesaian Revolusi. Sudah tentu, partai-partai politik yang Pancasilais! Partai-partai politik yang Manipolis-Usdekis! Partai-partai politik yang bergelora NASAKOM. Seperti kukatakan di dalam Manipol, yang harus diritul adalah "semua alat-alat perjuangan; badan eksekutif, yaitu Pemerintah, kepegawaian, dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal; badan legislatif, yaitu DPR; semua alat-alat kekuasaan Negara – Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi; alat-alat produksi dan alat-alat distribusi; organisasi-organisasi masyarakat – partai-partai politik, badan-badan sosial, badan-badan ekonomi". Partai-partai politik, seperti juga DPR dan beberapa lainnya, sudah diritul, tetapi rituling belum lagi selesai! Bukan saja di tahun 1959, tetapi sekarangpun saya berkata: "jaga-jagalah – semuanya akan diritul, semuanya akan diordening dan herordening!" Sebab, rituling itu bukan sesuatu yang untuk dijalankan sekali pukul-jadi, bukan! Rituling itu terus-menerus, tak henti-hentinya dan tak ’kan ada akhirnya, kadang-kadang rituling kecil, kadang-kadang rituling besar, kadang-kadang rituling yang amat besar. Kalau di dalam Gesuri kukatakan "Revolusi adalah satu rentetan-panjang dari satu konfrontasi ke lain konfrontasi", maka bisa juga kukatakan: Revolusi adalah satu rentetan-panjang dari satu rituling ke lain rituling! Rituling-rituling itu bukan kemauan subyektifku, melainkan kehendaknya hukum Sejarah dan hukum Revolusi. Aku pada saat ini sudah puas pada rituling penyederhanaan yang telah kuadakan terhadap partai-partai politik. Yang kuminta adalah agar partai-partai politik itu, seperti kuanjurkan di depan Kongres Purwokerto PNI, melangsungkan kompetisi Manipolis! Siapa yang lebih banyak dan lebih baik berbuat untuk Tanah-air dan Revolusi, siapa yang lebih banyak dan lebih baik berbuat untuk persatuan nasional revolusioner, siapa yang lebih konsekwen mengerahkan massa Rakyat untuk mengganyang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme dan feodalisme, – siapa yang unggul dalam kompetisi manipolis itu, dia lah partai yang jempol.

Lalu ada polemik tentang pelaksanaan UUPA-UUPBH, terutama tentang aksef

(aksi sefihak) kaum tani. Terlebih dulu saya akan menjawab pengritik-pengritik saya, yang menganggap saya telah berbuat "keterlaluan" dengan mendudukkan kaum tani sebagai salah-satu sokoguru revolusi, bersama dengan kaum buruh. Tukang-tukang kritik itu rupanya begitu terpisahnya dari hidupnja kaum tani, sehingga tak tahu mereka apa yang menjadi watak kaum tani itu. Kenapa Jarek mengecam "orang-orang yang jiwanya memang obyektif ingin menegakkan kapitalisme dan feodalisme"? Kenapa Jarek menegaskan "tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan" dan menggariskan "tanah untuk tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah"? Kenapa Jarek itu menggariskan pula landreform itu "satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia", "revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan … omong-besar tanpa isi", dan "jangan hadapi dia (landreform) dengan Komunisto-phobi"? Kenapa? Kenapa? Kaum tani itu obyektif membutuhkan tanah garapan, karena kalau tidak menggarap, tidak mengolah tanah, mereka bukan petani. Kaum tani itu wataknya "ngukuhi" tanah garapan – sedumuk batuk senyari bumi. Kaum tani itu memang kaum yang sederhana, bersahaja, tetapi orang akan kecele kalau mengira kaum tani kita itu "tukang nurut" atau "tukang nerimo" saja. Kaum tani adalah penghasil pangan kita: beras, polowijo, jagung, sayur-mayur, bahkan juga daging, telur, buah-buahan, dan lain-lain. Tetapi kaum tani itu mengalami penghisapan dobel: penghisapan dari feodalisme, dan penghisapan dari kapitalisme. Kalau kita mau membaharui Indonesia, kalau kita mau memodernisasi Indonesia, tak boleh tidak kita harus memperhatikan nasib kaum tani. Seperti kukatakan di dalam Resopim: "mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap Rakyat". Sudah di tahun 1927, perhatikan!: 1927! – di dalam artikelku di dalam "Suluh Indonesia Muda" yang berjudul "Di manakah tinjumu?", ketika membahas "problim agraris" dan "terjadinya kepabrikan" (industrialisasi), maka kita percaya, "bahwa menurut hukum alam, kepabrikan itu p a s t i l a h datang". Sekarang saya tegaskan, bahwa syarat untuk industrialisasi adalah dibebaskannya tenaga produktif di desa, dan ditingkatkannya dayabeli kaum tani, karena tani itulah akhirnya "pasaran" bagi barang-barang hasil industri itu. Inilah sebabnya di depan Depernas pada 28 Agustus 1959, hanya 11 hari sesudah permakluman Manipol, saya katakan "Di dalam taraf pertama perlu kita perhatikan masyarakat desa, karena desa adalah landasan dari masyarakat negara kita". Dan inilah pula sebabnya pada waktu pencangkulan pertama Gedung Pola 1960, yang saya komandokan adalah pelaksanaan landreform! Saya tahu bahwa sudah dilakukan usaha-usaha untuk melaksanakan landreform itu, tetapi terus-terang saja: saya belum puas! Banjak saya terima laporan-laporan tentang keseratan-keseratan, kemacetan-kemacetan, malahan tentang sabotase-sabotase terhadapnya.

Menteri Pertanian ketika itu sudah menjanjikan waktu 3 tahun buat Jawa-Madura-Bali, dan 5 tahun buat daerah-daerah di luarnya. Sekarang kita sudah di tahun ke-4. Pendeknya, setiap usaha untuk mendobrak kemacetan saya setujui, termasuk prakarsa Menteri Kehakiman untuk membentuk Pengadilan-pengadilan Landreform.

Sebab, saya sudah tidak sranti, saya sudah tak bisa menunggu lagi: UUPA harus segera selesai dilaksanakan di Jawa-Madura-Bali. Untuk daerah-daerah lain saya masih bisa menunggu sampai 1 á 2 tahun lagi. Saya peringatkan bahwa UUPA, juga UUPBH itu, adalah undang-undang progresif bikinan kita sendiri! Saya tidak mau mendengar ejekan seakan-akan "Undang-undang nasional itu diadakan untuk tidak dilaksanakan". Maka dari itu saya perintahkan kepada sekalian pejabat yang ada hubungannya dengan pelaksanaan UUPA untuk segera mengadakan perundingan-perundingan dengan kaum tani. Seorang Hakim di Klaten baru-baru ini mengatakan: "Sajake Panitia Landreform iki perlu dislentik". Jangan-jangan nanti kaum tani juga menylentik pejabat-pejabat yang nguler-kambang! Sekali lagi: UUPA harus segera selesai di Jawa-Madura-Bali, sedang untuk daerah-daerah di luarnya saya beri waktu 1 sampai 2 tahun lagi.

Apalagi sekarang, kita sudah menegakkan azas berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, malahan saya ingin yang kita ini secepat-cepatnya tidak lagi mengimport beras. lni bukannya tak ada konsekwensinya. Konsekwensinya ialah peningkatan produksi pangan, dan pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi tani sudah mengatakan kepada saya, bahwa kalau UUPA dan UUPBH dilaksanakan maka terciptalah syarat-syarat yang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan itu.

Di dalam "APP" sudah aku katakan: "Sebagai manusia, petani juga mempunyai harapan, dan mempunyai pula rasa gembira dan rasa kecewa. Kaum tani harus yakin bahwa dia bekerja untuk masa depannya". – Sekarang saya berseru kepada kaum tuan-tanah dan semua saja yang punya tanah-lebih daripada yang dikerjakannya sendiri, supaya mereka juga mempunyai sedikit perasaan. Anak-anak kita bertempur menyabung nyawa di garis depan mengganyang Malaysia, kaum buruh dan pegawai-pegawai kecil harus mengurangi makan beras, mbok kalian juga berkorban sedikit dengan mengadakan bagi-hasil panenan yang lebih baik buat penggarap, dan membagikan tanah-lebih kalian kepada penggarap, yang nota bene bukan dengan cuma-cuma, tetapi dengan kompensasi yang harus dibayar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tani. Negara kita tidak merampas milik-tanah siapapun! Sejengkalpun tak ada yang dirampas berdasarkan UUPA! Semuanya dibayar! Jangan kita teperdaya oleh kampanye-bisik-bisiknya kaum reaksioner yang mengatakan, bahwa landreform itu "menyempitkan pemilikan tanah". Bacalah kembali Jarek – di sana tegas kukatakan, bahwa "Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani".

Saya setuju dengan gagasan mencabut dan membatalkan IGO dan IGOB, dan Insja' Allah saya akan melaksanakan Keputusan MPRS tentang Otonomi tingkat III.

Kepada yang biasa makan nasi 2 a 3 kali sehari saya serukan: Ubahlah menumu, campurlah makananmu dengan jagung, cantel, ketela-rambat, singkong, ubi, dan lain-lain. Hanya ini yang kuminta – mengubah menu, yang tidak akan merusak kesehatanmu. Bandingkanlah permintaanku ini dengan pesanku kepada pemuda-pemudi kita yang sekarang berada di garis depan untuk menyerahkan segenap raganya, jika perlu juga segenap jiwanya, kepada urusan kemerdekaan, kepada pengganyangan neo-kolonialisme "Malaysia".

Nah, bagaimana sekarang dengan konfrontasi kita terhadap "Malaysia" itu? Tidak bisa kita sekarang ini membicarakan "Malaysia" tanpa membicarakan situasi di Asia Tenggara dan di seluruh Asia umumnya. Tidak bisa, saya katakan, karena Asia Tenggara sekarang ini sebenar-benarnya sedang menjadi pusat-telengnya kontradiksi-kontradiksi dunia. Kontradiksi antara Sosialisme dan Kapitalisme terdapat di bagian dunia sebelah sini itu dalam bentuk-bentuk yang tajam. Juga kontradiksi antara kerja dan kapital (arbeid en kapitaal). Kontradiksi yang di dalam Gesuri kunamakan "innerlijke conflicten" daripada imperialisme dunia. Apalagi kontradiksi antara bangsa-bangsa yang baru merdeka, bangsa-bangsa terjajah dan setengah-terjajah, dengan imperialisme, – di Asia Tenggara sinilah kontradiksi itu paling tajam. Lagipula, kontradiksi ini, yang penjelesaiannya berarti memotong garis-hidup imperialisme dunia, adalah kontradiksi yang paling genting, paling menentukan, di dunia kita dewasa ini.

Di sampingku sekarang ini, turut menyaksikan ulang tahun Revolusi Agustus (yang berarti pula menyaksikan tekad dan semangat revolusioner Rakyat Indonesia) sahabat-sahabatku: Kepala Negara Kerajaan Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk, dan Wakil dari Perdana Menteri Republik Rakyat Demokrasi Korea Kim Il Sung. Perdana Menteri Kim Il Sung sendiri sekonyong-konyong tak dapat datang, karena gentingnya keadaan di daerah Utara kita ini. Tapi lihat: Tamu-tamu kami ini: Yang satu seorang Pangeran, yang satu seorang Marxis-Leninis. Biarlah kaum imperialis melihat kepada kami bertiga: yang seorang Pangeran, yang seorang lagi Marxis-Leninis, yang seorang lagi perasan Nasakom, tetapi ketiga-tiganya patriot, ketiga-tiganya melawan imperialisme! Adakah yang aneh di sini? Tidak! Malahan seandainya tidak ada imperialisme, barangkali kami bertiga ini tidak muncul bersama di podium sekarang ini. Ya, imperialisme itulah sesungguhnya yang melahirkan kami-kami ini, yang menjadikan kami-kami ini, yang membentuk kami-kami ini. Memang pendirianku sejak dahulu kala, ialah, bahwa siapapun, s i a p a p u n, yang melawan imperialisme adalah obyektif seorang revolusioner. Dalam pergerakan kemerdekaan kita ada intelektuil-intelektuil di samping kaum proletar, ada elemen-elemen ningrat di samping kaum tani, tetapi selama mereka melawan imperialisme, selama itu mereka revolusioner. Demikian jugalah gambaran di Asia ini seluruhnya, malahan juga di Afrika dan di Amerika Latin. Demikianlah maka Kaisar Haile Selasie bahu-membahu dengan Madibo Keita dan Ben Bella, dengan Sekou Toure, dengan Nkrumah, dengan Jomo Kenyata, dengan Gamal Abdel Nasser. Demikianlah maka Arbenz Guzman bergandengan tangan dengan Chej Jagan, dengan Fidel Castro, – Bolivarnya abad ke XX ini! Ya, demikianlah maka Sukarno menjadi "comrade in arms-nya Ayub Khan dan Sirimavo Bandaranaike, comrade in arms-nya Ne Win dan Macapagal, comrade in arms-nya Ho Chi Minh dan Mao Tse Tung, comrade in arms-nya Norodom Sihanouk dan Kim Il Sung!

Di depan pengadilan kolonial di Bandung 34 tahun yang lalu saya katakan: "Perebutan kekuasaan di Tiongkok inilah kini menjadi nyawa persaingan antara belorong-belorong imperialisme itu, perebutan kekuasaan di Tiongkok kini menjadi pokok politik luar negeri Jepang, Amerika dan Inggeris". Tidak sampai 20 tahun sejak pidato saya itu, Tiongkok menjadi bebas, mencampakkan kekuasaan imperialis dari negerinya, dan Rakyat Tiongkok menjadilah tuan atas rumah dan nasibnya sendiri. Sekarang bukan saja Tiongkok Rakyat sudah membangun Sosialisme di Asia, tetapi juga Korea Rakyat dan juga Vietnam Rakyat, yang Ketua "DPR"nya, Truong Chinh, wakilnya "Paman Ho", juga hadir dalam perayaan hari ini. Hari ini saja nyatakan kepada seluruh dunia, bahwa tidak ada syaitan, tidak ada jin, tidak ada demit yang bisa menghalangi Korea, Vietnam, Kamboja dan Indonesia bersahabat dan bersatu dalam perjalanannya menuju Dunia Baru tanpa exploitation de l'homme par l'homme!

Korea, Vietnam dan Indonesia sama-sama membebaskan diri dari imperialisme di bulan Agustus 1945. Kemudian bersama-sama pula kami bertiga mengalami agresi-agresi kolonial kaum imperialis, – Belanda di Indonesia, Perancis di Vietnam, Amerika di Korea. Tetapi kami tak pernah gentar, kami tak sudi jual kepala. Karena itu kami berikan perlawanan di mana kami harus berikan perlawanan. Dengan perjuangan yang prinsipiil dan konsekwen inilah maka Irian Barat berhasil kita bebaskan tahun yang lalu. Tetapi "Irian Barat"nya Korea dan "Irian Barat"nya Vietnam, yaitu bagian-bagian Selatan mereka, kini belum lagi bebas. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada Ny. Prof. Nguyen Thi Binh dari Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan do'a saya, agar Rakyat Vietnam segera bersatu kembali dalam kemerdekaan. Dan serangan Amerika atas Vietnam Utara sekarang inipun, kami kutuk dengan sekeras-kerasnya. Dan akupun mendoakan Korea lekas bersatu kembali dalam kemerdekaan.

Tetapi apakah dengan bebasnya Irian Barat, Republik Indonesia sudah aman dan bebas dari ancaman-ancaman imperialis? Tidak, jauh daripada itu! "Malaysia" masih "dipasang" di depan pintu R.I., "Malaysia" masih membentang di muka rumah Republik Indonesia, sebagai anjing-penjaganya imperialisme. Pakta-pakta militer yang ada di seputar kita baru-baru inipun ikut-ikut pula membicarakan soal kita, tapi zonder seizin kita! Kita dikepung terang-terangan oleh kaum imperialis dari segala jurusan!

Tetapi kita tidak gentar, kita tidak takut. Memang, saudara-saudara, jangan gentar, jangan takut! Berjalanlah terus, hantamlah terus, ganyanglah terus "Malaysia" itu, meski ia ditolong dan dibantu oleh sepuluh imperialis sekalipun!

Di Kamboja aku menyaksikan sendiri bagaimana suatu negara imperialis yang besar mencoba menggertak-gertak Pemerintah Kamboja yang kecil, dan melakukan segala usaha untuk menundukkan Kamboja itu. Tetapi dasar Pangeran kita ini Pangeran Patriot Besar: Beliaupun, seperti kita, menerima tantangan imperialis itu dengan "Ini dadaku, mana dadamu!" Beliaupun, seperti kita, menerima tantangan imperialisme itu dengan "Go to hell with your "aid"!

Di Laos kaum imperialis menginjak-injak Persetujuan Jenewa dengan seenak perutnya saja, seakan-akan sudah tak ada norma-norma lagi dalam hubungan-hubungan internasional, seakan-akan sudah tak ada lagi aturan-aturan, seolah-olah tak ada moral! Atau memang begitulah "moral"nya imperialisme! Saya berkata: Hanya kalau kaum imperialis menghentikan campur-tangannya di sana, hanya kalau mereka menarik semua tentaranya dari sana, hanya kalau mereka menghormati Persetujuan Jenewa, baru suatu Pemerintah yang benar-benar netral, bersatu dan demokratis bisa dibentuk di Laos itu. Dan menyambut usul Pangeran Souphanavoung: kalau perundingan antara tiga golongan Laos (kiri, netralis dan kanan) mau diselenggarakan di Jakarta, – silahkan, kita akan senang!

Di Vietnam Selatan, nasib yang tempohari dialami oleh jenderal Lattre de Tassigny kini rupanya sedang menimpa jenderal-jenderal lain, jenderal-jenderal dari negara yang lain, tetapi yang nasibnya kiranja setali-tiga-uang. Menurut koresponden perang berbangsa Australia yang terkenal, Wilfred Burchett, yang bukunya baru-baru ini saya baca, berjudul "The Furtive War" atau "De Heimelijke Oorlog", maka gerilyawan-gerilyawan tani di Vietnam Selatan itu, terutama di Delta Mekong, yang "mempersenjatai dengan senjata-senjata AS yang paling modern dan dilatih, setidak-tidaknya secara tak langsung, oleh instruktor-instruktor AS, tergolonglah pejuang-pejuang gerilya yang paling berpengalaman di dunia". Barangkali kaum imperialis boleh menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa setidak-tidaknya mereka dikalahkan oleh bukan sembarang gerilya, tetapi oleh gerilyawan-gerilyawan yang benar-benar jempolannya gerilyawan!

Sekarang Amerika malah menyerang Vietnam Utara! Rakjat Vietnam sudah barang tentu akan melawan mati-matian, sebagaimana mereka dulu melawan mati-matian kepada serangan-serangan imperialisme Perancis. Simpati kita tanpa tedeng-aling-aling berada di fihak mereka itu. Tak habis-habisnya saya katakan, bahwa campur-tangan luar negeri di Asia tak akan dapat memecahkan persoalan-persoalan Asia. Sukarno-Macapagal telah dengan tegas mengatakan bahwa soal-soal Asia harus diselesaikan oleh bangsa-bangsa Asia sendiri. "Asian problems to be solved by Asians themselves!" Sebaiknya semua tentara-tentara asing di Asia itu harus keluar saja dari Asia, pulang ke negerinya masing-masing!

Sebab-musababnya kita hendak mengganyang "Malaysia", sudah sering saya paparkan di muka umum. Penginjak-injakan Manila-Agreement oleh Tengku, kepalsuan penyelidikan Michelmore, gegabahnya U Thant atas dasar Michelmore itu, fait accompli proklamasi "Malaysia" pada 16 September 1963 sebelum "penyelidikan" selesai, dan lain-lain sebagainya, sudah cukup luas saya pidatokan di mana-mana. Tetapi yah, masih juga ada fihak yang belum mengerti mengapa Republik Indonesia as a matter of principle berkonfrontasi terhadap "Malaysia" dan masih saja ada yang dengan cara ini atau cara itu memberikan sokongannya kepada neo-kolonialisme "Malaysia" itu. Saya membaca misalnya baru-baru ini lampiran salah satu badan PBB, dan di sana dikatakan "per capita income" dari penduduk "Malaysia" itu "lebih tinggi" daripada di Indonesia. Bermacam-macam memang caranya orang membaca statistik! Kalau statistik PBB itu dijual kepada orang-orang yang bodoh dan goblok, tentu saja ia bisa laku. Tetapi kepada kita! Dikatakan: "Penduduk" "Malaysia"? Penduduk yang mana? Ya, penduduk yang mana? Penduduk pribumikah? Penduduk jelata Melayukah? Berapa puluh prosen dari "national income" itu yang dicaplok oleh raja-raja Melayu dan kapitalis-kapitalis Kuomintang, dan beberapa prosen saja yang menjadi bagiannya Rakyat Melayu jelata? Lagipula, kalau ada "Kemakmuran" tetapi tidak ada kemerdekaan dan tidak ada demokrasi, maka itu namanya "kemakmuran"nya kolonialisme, itu tandanya kolonialisme tulen, itu buktinya kolonialisme mentah-mentah dan telanjang.

Perlawanan di Malaya-Singapura hari ini belum hebat, bukan karena Rakyat tak mau melawan, tetapi karena mereka habis ditindas secara bengis, kejam, biadab oleh kaum kolonialis Inggeris dengan abdidalem-abdidalemnya seperti Tengku, seperti Razak, seperti Kai Boh, seperti Gazali, dan lain-lain sebagainya. Laginya, kalau hari ini perlawanan itu belum hebat, siapa berani bilang bahwa besok dia tidak akan hebat? Lihatlah pejuang-pejuang Kalimantan Utara, yang sejak Proklamasi 8 Desembernya tahun 1962 melakukan perjuangan bersenjata yang bekerjasama dengan sukarelawan-sukarelawan Indonesia, dan yang benar-benar mengkalang-kabutkan strategi dan taktik-taktik militer Inggeris dan antek-anteknya.

Merdeka-tidaknya sesuatu negeri, selain bisa dilihat dari struktur ekonominya, dari politik dalam dan luar negerinya, dan sebagainya, juga bisa dilihat dari kwalitas penguasa-penguasanya. Negeri yang diperintah oleh komprador-komprador imperialis tak mungkin negeri yang merdeka! Ambillah misalnya Konggo.

Kalau tempohari kita pergi ke Konggo, dan kita lihat yang berkuasa di sana Patrice Lumumba, yang bukan saja bukan komprador, tetapi seorang patriot besar, maka itu sudah pertanda Konggo merdeka. Tetapi kalau sekarang kita ke sana dan ternyata Tsombe yang berkuasa, – sebangsa dulu Kartalegawa atau dr. Mansyur -, orang gila mana mau percaya negeri itu merdeka?

Tengku Abdulrakhman adalah tulen antek imperialis yang demikian itulah.

Antek imperialis, seperti baru-baru ini kunyatakan di depan Kongres IPPI.

Waduh suaranya, geledek kalah dengan suara Tengku! Dengan angkuh ia berkata: "Malaysia is there to stay, whether you like it or not. Take it, or leave it! ("Malaysia sudah ada, orang senang atau tidak senang. Kalau senang, terimalah. Kalau tidak senang, biarkanlah"). Sama sombongnya dengan suara antek-antek yang lain. Tapi… Sebaik-baik nasib antek, nasibnya tidaklah lebih daripada nasib antek! Lupakah kita kepada Syngman Rhee yang kemudian "dikorbankan" oleh tuan-tuannya? Lupakah kita kepada Ngo Dien Diem, yang kemudian "direlakan" oleh majikan-majikannya? Untuk memakai expresi Amerika: antek-antek itu seperti "paper tissues which one uses once and then throws away". "Dipakai satu kali saja, kemudian dibuang lagi sebagai sampah".

Kepada Pemerintah Inggeris ingin saya anjurkan untuk bersikap agak realistis. Kalau Sultan Brunei pun tak mau tunduk kepada "Malaysia", apa lagi Rakyat-Rakyat Kalimantan Utara! Daripada meneruskan penindasan terhadap Rakyat Kalimantan Utara dengan risiko akan kehilangan segala-galanya, tidakkah lebih baik bagi Inggeris untuk memahami perubahan-perubahan dan pergolakan-pergolakan yang sedang terjadi di bagian dunia ini? Pemerintah Inggeris pernah berunding dengan Azahari. Alangkah baiknya apabila sekarang Pemerintah Inggeris membuka lagi perundingan dengan Azahari, jurubicara Rakyat Kalimantan Utara itu!