Part 1

Pengantar

Jalan sejarah kita dibangun oleh para 'sejarawan' yang mengabdi kekuasaan militer ... Kita yang sudah disiksa dan kalah jangan sekali-kali menjadi putus asa. Kita harus berjuang untuk hidup. Generasi muda harus belajar dan tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa lalu. Sejarah harus ditulis di atas kejujuran, sehingga generasi-generasi mendatang tidak akan salah mengerti. (Dok IX 1992:22)

'Sejarah' yang dimaksud dalam kutipan tersebut di atas meliputi jangka waktu setengah abad, yaitu sejak Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang; dan khususnya sekitar tahun-tahun 1965, ketika Orde Lama Sukarno digantikan dengan Orde Baru Suharto. Mereka yang 'telah disiksa dan dikalahkan' itu adalah orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dahulu, atau dari organisasi ini dan itu yang termasuk dalam 'Keluarga Komunis',

seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani

(Gerakan Wanita Indonesia). Suharto tampil ke atas singgasana kekuasaannya dengan menciptakan kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan dikuatkannya pula dengan tuduhan pesta-pora seksual yang konon dilakukan oleh para anggota Gerwani. Orde Baru tidak hanya dibangun di atas timbunan mayat-mayat, yang diperkirakan sebanyak satu juta , dari orang-orang tak berdosa yang dibantai selama bulan-bulan terakhir tahun 1965 dan bulan-bulan pertama tahun 1966. Tetapi Orde Baru juga dibangun di atas pembasmian kekuatan kaum perempuan, yang telah berhasil diperolehnya selama dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, kekuatan yang oleh musuh-musuh mereka dilukiskan melalui metafora-metafora seksual.

Tidak banyak perhatian diberikan pada masa genting dalam sejarah modern Indonesia ini, baik oleh peneliti dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Seperti John Legge mengakui, ' barangkali karena yang dibunuh adalah orang-orang Komunis, maka sedikit banyak hati nurani dunia luar seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus digolongkan, apa pun penilaiannya, sebagai salah satu pembantaian paling keji dalam sejarah modern ' (Legge 1972:399). Jelas jika Amerika Serikat menjadi merasa lega, bila selagi berada di tengah kemelut Perang Vietnam, Sukarno, yang mereka pandang sebagai pengacau dunia yang hendak menyerahkan Indonesia ke tangan kaum Komunis yang berbahaya itu, telah berhasil disingkirkan oleh seorang jendral kanan yang dengan segala daya membawa Indonesia ke jalan kapitalis. Seorang pengamat kekuasaan Suharto, Vatikiotis (1993:34), menulis: ' Indonesia, citra buruk bagi para pengamat politik luar negeri Amerika Serikat itu, dalam tahun 1960-an tiba-tiba memberi bukti paling terang, bahwa tidak semua kekuasaan yang dibangun di atas laras senjata adalah buruk '.

Dalam kajian ini saya akan membuktikan, bahwa alasan lain mengapa Dunia Barat tutup-mulut itu ialah, karena ketidak-mampuannya memahami tali-temali dan intrik-intrik yang ada di balik kampanye ketidak-amanan dan pembunuhan-pembunuhan massal, yang dilakukan sesudah kup 'pertama' tanggal 1 Oktober 1965. Kampanye beserta akibat-akibatnya itu saya pandang sebagai kup yang 'kedua', yang dengan diam-diam telah mengantar Suharto ke tahta kekuasaannya. Para pengamat umumnya mengabaikan adanya kup yang kedua ini, atau sekedar mengatakannya sebagai suatu periode genting dalam sejarah Indonesia yang ' tidak bisa dimengerti ' (Törnquist 1984:54). Beberapa penulis mengakui, bahwa keberhasilan Suharto naik ke tangga kekuasaan terjadi dalam dua tahap (Southwood dan Flanagan 1983; Pohan 1988; Vatikiotis 1993). Walaupun begitu orang mengabaikan mekanisme di balik tali-temali kup yang kedua itu:

Suharto tampil di atas tahta kekuasaan di tengah kemelut kejadian-kejadian sesudah kup yang gagal, dan yang sampai sekarang sama sekali belum jelas ... Suharto dan sekelompok kecil pendukungnya mengambil kesempatan itu, seolah-olah tampil tanpa rencana sebelumnya yang terlalu jauh. (Vatikiotis 1993: 2&22)

Dalam kejadian-kejadian tersebut, kup tanggal 1 Oktober 1965 merupakan kejadian terpenting yang perlu dijelaskan. Karena, entah bagaimana pun juga, memang kejadian inilah yang akhirnya telah membukakan jalan bagi Suharto naik ke jenjang kekuasaan. Sebagai akibatnya, maka diabaikanlah kecerdikan Suharto dalam memanipulasi pendapat umum - segala dalih dan kebohongan telah digubahnya untuk menciptakan kondisi kekacauan masyarakat, serupa seperti adegan gara-gara dalam pergelaran wayang.

Vatikiotis berpendapat, misalnya, bahwa mungkin orang-orang di sekitar Suharto itulah, khususnya para perwira muda dan mahasiswa radikal (dengan dukungan satuan-satuan kesatuan khusus di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie Wibowo), ' yang telah mendorong Suharto merebut kekuasaan ' (Vatikiotis 1993:240). Kampanye ideologi dan pembunuhan-pembunuhan massal yang melandasi Orde Baru memang dilihat dengan kesedihan, namun begitu telah dianggap sebagai kejadian-kejadian yang tersendiri:

yang mengawali penyusunan orde baru dan pembangunan kembali ekonomi Indonesia, merupakan periode lanjutan kekacauan yang pendek tetapi berdarah. Orde Baru telah mengeksploitasi keadaan masyarakat warisan jaman Sukarno yang sangat terpolarisasi, untuk menumpas lawan- lawannya dan memberikan jalan keluar untuk terjadinya pertumpahan darah katarsis itu. (Vatikiotis 1993:33) Sementara Dunia Barat demi alasan-alasannya sendiri berdiri di kejauhan, di Indonesia oposisi dipukul atau dengan cerdiknya dibikin tutup mulut oleh pemerintah melalui tindakan represi yang kejam. Tidak hanya dengan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang yang berdosa, tetapi juga dengan menahan puluhan ribu lainnya, bahkan ada di antara mereka yang sampai lebih dari dua puluh tahun. Hanya sedikit saja dari para tahanan itu yang dibawa ke depan mahkamah pengadilan, notabene pengadilan kanguru sekali pun.

Mereka yang selamat pun masih terus menderita. Bahkan sampai sekarang kartu penduduk para bekas tapol dan napol masih harus bercap 'ET' (eks-tapol). Cap ini menjadi kendala yang efektif bagi mereka untuk bisa memperoleh kesempatan bekerja.

Pembatasan-pembatasan seperti itu juga diberlakukan terhadap anak-anak, cucu-cucu, dan saudara-saudara dekat mereka, jika mereka hendak mencari kesempatan kerja dan belajar. Untuk bisa di terima bekerja atau masuk balai pendidikan, dengan surat keterangan resmi mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka 'bersih lingkungan'. Artinya, bahwa tidak ada seorang ET pun di tengah-tengah keluarga mereka. Banyak eks-tapol yang sampai sekarang masih harus lapor diri secara teratur kepada penguasa militer.

Namun demikian dampak represi rezim Orde Baru tidak puas berhenti sampai dengan para korban atau keluarga mereka saja. Kampanye sesudah kup 1 Oktober 1965 yang dilakukan Suharto memang tidak hanya dimaksud untuk menumpas Komunisme di Indonesia sampai seakar-akarnya, dan untuk membangkitkan kebencian massa terhadap politik Sukarno, sehingga ia akan melepaskan jabatan kepresidenannya. Kampanye itu juga bertujuan untuk menciptakan suasana mental, pembenaran ideologis bagi Orde Baru Suharto. Karena itu saya sama sekali tidak setuju terhadap pendapat yang mengatakan, misalnya, bahwa 'endapan perasaan tentang periode ini belum memberi corak tertentu pada persepsi umum terhadap kekuasaan Suharto' (Vatikiotis 1993:34). Menurut pendapat saya, justru 'endapan perasaan' semacam itulah yang telah menjadi dasar rezim Suharto, yang tidak saja ditunjang dengan teror fisik yang dilakukan angkatan darat, tetapi khususnya oleh keberhasilannya yang meyakinkan, bahwa apa pun yang berkaitan dengan kritik sosial ialah subversif, Komunis, dan akhirnya dikaitkanlah pula dengan perbuatan seksual kaum perempuan 'kita' yang tidak senonoh. Saya berpendapat, bahwa hendaknya ketakacuhan politik bangsa Indonesia tidak terlalu dilihat hanya sebagai akibat dari 'stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi' (Vatikiotis 1993) yang telah diciptakan Orde Baru saja. Tetapi, ketak-acuhan itu, juga timbul dari bayangan tentang kekacauan masyarakat berikut warna-warna seksualnya, pembunuhan massal yang terjadi karenanya, dan disusul represi yang tiada putus-putusnya itu. Untuk menjamin agar citra resmi itu tidak rusak, penguasa tetap sangat membatasi kebebasan pers. Dalam bulan Juni 1994 yang lalu saja ada tiga majalah dibredel: Tempo , DeTik , dan Editor . Dengan demikian periode traumatis 1965-1966 dalam sejarah Indonesia itulah, yang menandai pergantian dari Orde Lama Presiden Sukarno ke Orde Baru Presiden Suharto. Kekuasaan Orde Baru dibangun di atas model disiplin dan represi kejantanan militer, di mana setiap referensi mengenai ketimpangan sosial dituding sebagai dijiwai atau berkaitan dengan 'subversi Komunis'. Mitos tentang lahirnya Orde Baru diciptakan oleh Presiden Suharto dengan sadar, dan terus-menerus diulang-ulangnya di dalam setiap kampanye indoktrinasi. Dalam hal ini termasuk, antara lain, pemutaran sebuah versi film tentang apa yang disebutnya sebagai 'pengkhianatan' PKI. Kampanye ini dibangun di atas metafora-metafora seksual, khususnya ketakutan laki-laki terhadap kastrasi yang, dengan dalih-dalih sangat menjijikkan, menggambarkan organisasi perempuan Gerwani (yang dikaitkannya dengan PKI), yang diduga berperanan di dalam kup tersebut. Sampai sekarang analisis-analisis mengenai kekuasaan Orde Baru selalu mengabaikan unsur-unsur kiasan seksual yang melandasi konfigurasi politik Indonesia dewasa ini.

Kampanye tersebut di atas membawa implikasi-implikasi yang luas, dan memerlukan proses indoktrinasi yang terus-menerus. Indoktrinasi ini tak lain ialah brainwashing bagi seluruh bangsa agar mempercayai pandangan penguasa tentang masa lampau kolektif mereka, dan agar tidak mempersoalkan politik pemerintah Orde Baru. Bicara tentang masalah emansipasi perempuan, yang mengandung pandangan tentang keadilan sosial yang lebih luas, dapat menimbulkan kecurigaan. Bukan hanya akan dikaitkan dengan 'Komunisme', tetapi juga dengan 'cara berpikir Orde Lama' pada umumnya. Seperti salah seorang pemimpin Perwari mengatakan: ' Jika saya bicara tentang pandangan saya mengenai gerakan kaum perempuan Indonesia, dan harus menyebut cita-cita yang hendak saya capai atau membahas soal-soal emansipasi perempuan, seketika saya akan dituduh sebagai 'orang Orde Lama'. Pemerintah sekarang ini benar-benar mengajar rakyatnya agar menjadi bodoh. Padahal, tidakkah orang hanya akan bisa merdeka jika dia bisa berpikir, bukan? Kemerdekaan itu benar-benar tidak ada di sini. Di sini tidak ada jalan, bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara atau berpikir menurut apa yang kita mau ' (interviu 73, 31 Januari 1984).

Karena itu kajian ini tidak hanya merupakan kebutuhan sejarah. Analisis dari sudut gender tentang kejadian-kejadian tahun 1965-1966 yang dikemukakan di sini, ada hubungannya secara langsung dengan pemahaman terhadap persekongkolan kekuasaan Orde Baru pada umumnya, dan dengan cara pelecehan martabat perempuan pada khususnya, yang telah digunakan sebagai pembenaran kelangsungan basis kekuasaan totaliter Presiden Suharto yang berwatak patriarkal militer, yang telah dibangunnya itu. Sesungguhnya itulah alasannya, mengapa saya menjadi tertarik pada topik kajian sekarang ini. Dalam akhir tahun 1970-an, saya terkesima melihat kadar ketaatan dan dominasi laki-laki pada organisasi-organisasi terpenting kaum perempuan di Indonesia saat sekarang. Khususnya pada organisasi-organisasi istri para pejabat sipil (Dharma Wanita) dan pejabat militer (Dharma Pertiwi), demikian juga pada organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang disponsori negara dan meluas di seluruh negeri itu. Belakangan saya tahu, organisasi-organisasi ini dibangun di atas reruntuk sejarah organisasi-organisasi kaum perempuan yang mandiri dan giat. Seperti pada tahun 1985 pernah saya kemukakan, organisasi-organisasi baru ini didirikan oleh militer, sengaja untuk menomor-duakan kembali kedudukan kaum perempuan Indonesia:

Sekarang setiap suara yang mempersoalkan tentang sulitnya keadaan sosial dan ekonomi mendapat cap sebagai berbau politik. Maka soal-soal yang berimplikasi sayap-kiri dan 'kaum kiri', yang dikaitkan dengan 'kaum perempuan' semacam itu, membuka seluruh kotak asosiasi-asosiasi Pandora dengan pembunuhan-pembunuhan ritual dan pesta-pora seksual. (Wieringa 1985:38)

Semula berkat cambukan Sukarno sendiri, sehingga kaum perempuan Indonesia giat berpartisipasi dalam perang kemerdekaan nasional. Namun sesudah kemerdekaan tercapai, berlangsunglah proses pemulihan kembali kekuasaan kaum laki-laki. Selama tahun-tahun pertama pemerintahan Sukarno, kaum perempuan selalu menjadi subjek yang vokal di tengah percaturan politik Indonesia, dengan menyerang benteng dominasi laki-laki dari dua penjuru. Pertama-tama, mereka menyerang hak prerogatif laki-laki berpoligini. Perjuangan mereka kalah, karena tak lain dari Presiden Sukarno sendiri yang menuntut hak beristri lebih dari satu orang. Kedua, sebagian dari gerakan ini, itulah Gerwani, menuntut tempat di tengah gelanggang politik bagi kaum perempuan. Langkah ini membawa sejumlah konsekuensi. Pertama-tama, mereka memancing amarah organisasi-organisasi perempuan lainnya, yang berpendirian bahwa kedudukan perempuan di masyarakat tidak di bidang politik tetapi di bidang sosial. Selanjutnya Gerwani, yang menjadi semakin rapat mendekatkan diri pada PKI (yang tak banyak perhatiannya pada 'soal perempuan' itu) kehilangan banyak pendirian feminismenya yang semula. Ketiga, saya ingin mengemukakan, bahwa langkah Gerwani memasuki bidang yang sampai sekarang dipandang daerah kawasan laki-laki, telah memicu ketakutan di kalangan kelompok-kelompok tradisional di Indonesia, khususnya kalangan Muslim yang salih. Kalangan inilah yang pada waktunya merupakan lahan subur bagi kampanye Suharto tentang fitnahan seksual dalam akhir tahun 1965.

Untuk mengerti bagaimana organisasi-organisasi kaum perempuan dewasa ini berfungsi, baik sebagai tiang penyangga rezim Orde Baru maupun sebagai alat untuk menomor-duakan kembali kedudukan perempuan, saya merasa perlu meneliti periode Orde Lama dan lahirnya kekuasaan Orde Baru. Sementara meneliti sejarah dalam periode ini, saya melihat sehingga mana kiasan seksual dan penghinaan terhadap perempuan mengelilingi asal-muasal rezim Suharto. Namun dengan ini tidak bermaksud mengatakan, bahwa metafora-metafora seksual merupakan faktor satu-satunya yang turut menyebabkan terjadinya pembantaian massal, dan tampilnya Suharto di atas singgasana kekuasaan. Faktor-faktor lain, selain dari kekacauan perekonomian, yang mengakibatkan rasa sangat khawatir baik di kalangan Angkatan Darat maupun kaum Komunis, termasuk juga percobaan-percobaan pembunuhan terhadap Sukarno (Mei 1978), sakitnya Sukarno, dan seruan Sukarno untuk pembentukan Angkatan Ke-5. Walaupun Angkatan Ke-5 ini sedikit banyak sekedar merupakan retorika medio 1960-an belaka,

namun Angkatan Darat merasa sangat cemas melihat kemungkinan akan dipersenjatainya sekitar 21 juta kaum tani dan kaum buruh, yang sama sekali terlepas dari kendali pimpinan Angkatan Darat.

Walaupun begitu, sugesti-sugesti tentang perbuatan seksual yang tak senonoh itulah, yang telah menjadi penyebab kotak mesiu meledak. Saya berpendapat, bahwa untuk mengerti tentang dalamnya krisis yang telah menenggelamkan Indonesia pada tahun 1965 itu, tidak cukup dengan memberikan analisis politik saja, tetapi juga analisis dari sudut gender perlu dikemukakan. Analisis gender yang dikemukakan di sini akan menyoroti aspek-aspek tertentu dalam sejarah politik modern Indonesia, yang sedemikian jauh masih tetap merupakan misteri bagi banyak para peneliti, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pokok-pokok masalah yang umumnya diabaikan itu.

Halaman-halaman selanjutnya akan menguraikan sejarah yang terselubung itu dalam tiga tahap. Tahap pertama menguraikan sejarah feminisme Indonesia, yang mengenal saat-saat radikal dan berani lebih banyak lagi dari yang diakui para penulis sekarang. Tahap kedua memaparkan sejarah yang terlarang, yaitu sejarah Gerwani. Tentang anggota-anggotanya yang dibunuh, yang dipenjara dan yang hilang, serta dokumen-dokumen tentangnya yang di Indonesia dimusnahkan. Untungnya perpustakaan-perpustakaan di Negeri Belanda dan Amerika Serikat masih menyimpan bahan-bahan, yang atas dasar itulah kisah masa lampau Gerwani dapat disusun kembali. Ketiga, dengan mengamati kejadian-kejadian tahun 1965 dan 1966 atas dasar analisis gender dari periode itu, akan menyingkap aspek-aspek tertentu mengenai lahirnya Orde Baru, yang sampai sekarang digelapkan (oleh militer Indonesia) atau diingkari (oleh para peneliti sejarah modern Indonesia).

Fokus karangan ini terletak di Jawa. Antara lain karena Jawa merupakan pulau di Indonesia yang berpenduduk paling padat, tetapi lebih dari itu karena Jawa merupakan pusat kegiatan politik untuk negeri ini. Dengan giat Sukarno menggalakkan Jawanisasi terhadap budaya politik Indonesia, suatu langkah politik yang diikuti PKI. Kebijakan ini tetap dilanjutkan di bawah rezim Suharto.

Butir utama argumen saya berkisar di seputar periode antara 1950 dan 1965; yaitu periode Orde Lama, dan meluas sampai 1976, yaitu ketika Sukarno memberi kekuasaan de facto atas Indonesia kepada Suharto. Oleh karena perkembangan-perkembangan yang terjadi selama Orde Lama diantar oleh kebangkitan nasional masyarakat Indonesia, yang berlangsung selama dasawarsa-dasawarsa terakhir kekuasaan kolonial dan masa pendudukan Jepang, maka periode ini pun tidak saya luputkan dari perhatian.

Struktur karangan ini sebagai berikut. Proses penelitian diuraikan dalam bab pertama. Bab berikut menjelaskan tentang kerangka teoretis, yang saya bangun di atas konsep gender sebagai alat analisis untuk memahami gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi kaum perempuan, serta manipulasi politik memperhinakan perempuan. Bab-bab mengenai sejarah yang menyusul masing-masing membahas sejarah organisasi-organisasi kaum perempuan Indonesia sampai saat kemerdekaan, perkembangan politik pemerintahan Orde Lama dan gerakan perempuan dalam periode ini. Tiga bab pertama tentang Gerwani membahas sejarah organisasi ini secara umum, dan beberapa masalah keorganisasiannya. Dua bab berikutnya masing-masing menitik-beratkan pada politik dan ideologi Gerwani. Masalah pokok yang diajukan dalam dua bab ini yaitu, apakah alasan pembenaran untuk tuduhan yang dilemparkan kepada Gerwani, sesudah 1 Oktober 1965 itu, dapat ditemukan di dalam ideologi dan praktik organisasi. Kesimpulan saya ialah, jika ditinjau dari sudut seksualitas, Gerwani dapat dikatakan suatu organisasi yang agak konservatif. Bab terakhir membahas 'kup pertama', 1 Oktober, dan mengemukakan cerita dari hari ke hari bagaimana tahap pertama dari kup kedua yang secara diam-diam, dan bagaimana kampanye menentang Gerwani dan PKI disusun.

Untuk mengantar tema-tema tersebut di atas, dan memberi contoh tentang dedikasi dan aspirasi anggota-anggota Gerwani, Kata Pengantar ini ditutup dengan sebuah wawancara dengan seorang kader Jawa.

Hampir dua puluh tahun sesudah 'kejadian' 1965 masih juga sangat berbahaya bagi bekas anggota Gerwani untuk ditemui orang asing. Tetapi wawancara ini dapat dilakukan dengan mudah, karena ketika itu saya mendapat sakit pinggang yang luar biasa dan dirawat oleh Ibu Marto, sebutlah ia begitu, seorang tukang pijit dan tusuk jarum yang terkenal. Kepandaian-kepandaian memijit dan tusuk jarum itu mulai dipelajarinya ketika di dalam penjara. Kami berjanji bertemu di rumah seorang kenalan kami. Biasanya saya dipijit sepanjang pagi. Dalam kesempatan itulah, sambil memijit dan mengurut punggung saya, ia menceritakan kisahnya yang terpotong-potong. Setiap kali ia menyentuh bagian tubuh saya yang terasa sakit, kami berhenti bercakap-cakap. Pada saat-saat kami sama sekali saling membisu, kesunyian itu menjadi penuh diliputi bayang-bayang kisahnya yang menyihir seluruh isi bilik kecil kami. Dan saya biarkan jari-jemarinya yang kuat dan berpengalaman itu merajalela bermain-main di sekujur tubuh, dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki. Andaikata seseorang di luar liwat, atau masuk rumah, yang terdengar dan terlihat olehnya hanyalah suara percakapan seorang tukang pijit dan pasiennya, yang bicara tentang pinggang yang nyeri.

Keluarga saya tidak berlatar belakang kiri. Saya sajalah satu-satunya di dalam keluarga kami yang masuk dalam organisasi progresif. Saudara misan saya anggota PKI. Dan ketika saya berumur 17 tahun, dialah yang mendorong agar saya masuk Pemuda Rakyat.

Saya sangat senang di Pemuda Rakyat. Kami melakukan segala macam kegiatan bersama-sama. Terkadang menari, menyanyi dan juga bermain drama, dengan cerita-cerita yang berisi politik. Juga diberikan kursus soal-soal kerumahtanggaan, seperti masak-memasak dan menjahit. Tentu saja setiap saat kami selalu berdiskusi soal-soal politik.

Beberapa tahun sesudah itu saya masuk Gerwani tingkat ranting. Pimpinan menaruh perhatian pada saya, karena saya selalu mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan membantu mengurusi kegiatan. Saya mengikuti kursus kader, dan mulai giat di tingkat cabang. Saya sangat bersemangat dan bekerja keras, sehingga karenanya dipilih untuk tingkat daerah, dan akhirnya sampai tingkat pusat.

Seluruhnya sudah tiga kali saya mengikuti kursus. Yang paling lama di Jakarta. Di sini kami digembleng selama satu bulan, bekerja di berbagai daerah ke mana kelak kami masing-masing akan dikirim. Mata-pelajaran termasuk pendidikan politik, mempelajari teks-teks pidato Bung Karno dan Bung Aidit, diskusi tentang soal-soal keorganisasian dan kerumahtanggaan. Juga kami mendapat pendidikan latihan kepemimpinan. Sore hari kami belajar teks-teks karya Marx, Lenin, Stalin, Engels, dan tentu saja beberapa bagian dalam Sarinah , buku karangan Bung Karno itu. Pimpinan pusat menggunakan semua teks itu sebagai bahan bacaan.

Biasanya kami juga mendiskusikan sejarah organisasi. Saya menjadi anggota organisasi dalam pertengahan 1950-an, ketika namanya sudah berubah menjadi Gerwani. Gerwis, begitu dulu biasanya disebut, kamu tahu, sedikit sektaris. Sedikit sekali perempuan dari lapisan bawah yang menjadi anggota. Organisasi ini dianggap terlalu merah, terlalu PKI, terlalu ekstrem. Sebenarnya kami rasa penilaian itu tidak benar. Orang yang pernah mengenal Gerwis di saat-saat awal, jauh lebih menyukai daripada ketika Gerwis telah berkembang menjadi besar. Tetapi begitu itulah orang menilai. Maka dalam kongres tahun 1954 jadilah kami Gerwani. Dengan sikap yang lebih luwes, khususnya dalam soal-soal keperempuanan, lebih lembut, lebih halus. Pengutamaan pada soal-soal perempuan berkurang, sementara itu soal-soal ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan mendapat perhatian lebih besar.

Yang sangat saya senangi dari semua kegiatan selama tahun-tahun itu, ialah usaha kami untuk menjalin hubungan dengan perempuan tani. Jika saya pergi ke suatu desa dan di sana bertemu seorang perempuan, yang mungkin kenalan atau saudara salah seorang kenalan saya entah di mana, lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Gerwani, kamu tahu apa yang terjadi? Biasanya mereka tidak kenal, apa itu Gerwani. Lalu saya perlu menjelaskan kepadanya, soal-soal apa yang kita perjuangkan. Umumnya mereka tertarik pada organisasi kami karena pendirian kami terhadap poligami. Soal kedua yang menarik perhatian perempuan tani ialah soal upah rendah. Umumnya mereka menyetujui gagasan kemerdekaan perempuan, karena kejengkelan bahwa upah mereka lebih rendah dari upah laki-laki. Jika seseorang telah masuk menjadi anggota, kepadanya diminta agar menarik seorang teman, dan teman ini pun menarik seorang teman lagi, begitu seterusnya, sehingga terbentuklah sebuah kelompok kecil. Kelompok-kelompok inilah basis organisasi kami. Melalui rapat-rapat kelompok, mereka akan mulai mengerti tentang hak-hak mereka dan tentang sistem feodal. Karena sistem feodal inilah yang menjadi sebab-musabab penderitaan kaum perempuan Indonesia. Tentang soal-soal seperti itu kami akan membacanya dalam koran