Chapter 2

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkanlah saya, Saudara Ketua, untuk beralih secara singkat menguraikan langkah-langkah kebijakan untuk mewujudkan agenda ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam 5 tahun pemerintahan ini, kita bertekad untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan menjadi separuhnya. Tingkat pengangguran terbuka kita upayakan dapat menurun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen, sedang tingkat kemiskinan kita upayakan menurun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen. Untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, kita akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas. Artinya, pertumbuhan yang kita harapkan adalah yang mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan serta menjaga kelestarian lingkungan. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan bagian penting dari strategi perekonomian kita.

Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain dilakukan melalui peningkatan pendapatan terutama bagi penduduk miskin, juga ditempuh dengan perbaikan kualitas kehidupan rakyat. Hal ini akan tercermin terutama dari pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Perkenankanlah saya kini menguraikan pokok-pokok perkembangan dari pelaksanaan strategi peningkatan kesejahteraan rakyat itu. Dalam 10 bulan pertama pemerintahan ini, kita mencatat perkembangan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,1 persen, menunjukkan kecenderungan meningkat yang cukup pesat pada semester pertama tahun 2005 yaitu sebesar 6,2 persen dan 5,9 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi telah makin kokoh dengan ditopang oleh faktor investasi dan ekspor, menggantikan faktor konsumsi. Pada semester pertama 2005 pertumbuhan investasi 13,6 persen, sedangkan ekspor tumbuh 10,2 persen. Sisi produksi juga membaik dengan industri pengolahan nonmigas yang mampu tumbuh sebesar 8 persen.

Pertumbuhan kredit perbankan juga menunjukkan akselerasi di atas 29 persen. Kredit untuk UKM bahkan tumbuh mendekati 40 persen. Indeks Harga Saham Gabungan terus menunjukkan kecenderungan penguatan dalam tahun 2005 dengan akselerasi yang sangat tinggi sejak Mei, dan mendekati tingkat 1185 pada awal bulan bulan Agustus.

Dalam menarik minat investasi dan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internasional, diplomasi ekonomi secara intensif telah dilakukan melalui berbagai kunjungan kenegaraan saya, Wakil Presiden dan para menteri ke negara-negara partner investasi dan perdagangan seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Republik Rakyat China, Malaysia, Singapura dan lainnya. Kunjungan yang telah kami lakukan menghasilkan komitmen investasi maupun perdagangan yang memuaskan. Kunjungan ke China telah menghasilkan kesepakatan peningkatan investasi sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk 3 tahun mendatang, serta peningkatan volume perdagangan 3 kali lipat pada 2010 hingga mencapai 30 miliar dolar Amerika.

Kerjasama BUMN dan swasta juga menghasilkan penandatanganan investasi sebesar 8,5 miliar dolar Amerika. Dengan Jepang, kita sepakat untuk memulai perundingan Economic Partnership Agreement dan Strategic Investment Action Plan untuk melipatgandakan investasi hingga 20 miliar dollar Amerika dalam 5 tahun mendatang, meliputi bidang infrastruktur, pembangkit listrik, pertambangan, tekstil, energi, dan otomotif.

Kerjasama 200 Usaha Kecil Menengah (UKM) juga akan ditingkatkan di bidang otomotif dengan bantuan JETRO. Australia, juga telah menyatakan komitmen investasi di bidang minyak di lapangan Jeruk Selat Malaka, sebesar 1 miliar dolar Amerika. Telah diselesaikan perundingan perpanjangan kontrak dengan Exxon Mobil yang melibatkan nilai investasi sebesar 2,5 miliar dolar Amerika, yang diharapkan akan menghasilkan total produksi dengan nilai saat ini sebesar 25 miliar dolar Amerika. Investor Amerika juga siap melakukan investasi di bidang minyak dan gas alam.

Momentum pertumbuhan ini cukup membesarkan hati. Namun perlu kita jaga secara hati-hati dan waspada karena lingkungan perekonomian global terus berubah secara cepat dan cenderung tidak ramah. Ketidakseimbangan perekonomian global telah menyebabkan gejolak nilai tukar antar negara yang berdampak ke Indonesia. Tingkat suku bunga internasional terus cenderung meningkat, juga harga minyak mentah dunia yang telah melonjak tinggi.

Stabilitas makro ekonomi kita mengalami tekanan yang cukup berat, yang membutuhkan pengelolaan yang makin hati-hati agar basis pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu. Nilai rupiah yang cenderung melemah, harga minyak dunia yang tinggi, dan permintaan domestik yang pesat telah menimbulkan tekanan inflasi. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga mencapai 8,75 persen untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang memunculkan dilema, karena akan berdampak pada peningkatan beban hutang pemerintah, serta kemungkinan memperlambat momentum pertumbuhan ekonomi kita.

Anggaran pemerintah terus mendapat tekanan yang berat. Beban subsidi BBM yang harus kita tanggung akan membengkak, seiring dengan kenaikan harga minyak mentah internasional. Pada hari-hari ini harga minyak dunia telah mencapai di atas 66 dolar Amerika per barel, jauh lebih tinggi dari harga penyesuaian bulan Maret lalu yang memakai patokan 35 dolar Amerika per barel. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi seperti saat ini, subsidi BBM tahun anggaran 2005 diperkirakan akan mencapai di atas Rp 140 triliun. Beban utang pemerintah juga akan meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga domestik dan global. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan membengkak sekitar 1% dari Produk Domestik Bruto. Pembiayaan defisit akan mengharuskan pemerintah menambah jumlah utang yang berarti beban pembiayaan pemerintah akan semakin berat. Hal ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Subsidi BBM yang sedemikian besar dirasa tidak tepat sasaran dan tidak adil karena, lebih dinikmati oleh mereka yang berpenghasilan lebih mampu. Harga BBM yang jauh dari harga pasar juga mengakibatkan pemborosan penggunaan BBM, dan mendorong penyelundupan BBM. Berbagai ekses negatif dari lingkungan global yang berubah cepat, mendorong pemerintah untuk terus berusaha merancang kebijakan yang antisipatif dan hati-hati. Dengan berat hati pemerintah telah mengambil kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM per 1 Maret yang lalu. Kenaikan harga BBM jelas bukanlah suatu pilihan yang mudah dan menyenangkan bagi seluruh rakyat, dan sungguh terpaksa dilakukan oleh pemerintah sebagai pilihan terakhir.

Kebijakan kenaikan harga BBM memang akan menyebabkan beban masyarakat meningkat, dan bahkan dapat menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yang berlawanan dengan tujuan pemerintah. Pemerintah berupaya keras untuk melakukan program pemihakan dan kompensasi yang ditujukan terutama kepada penduduk miskin, sehingga beban dapat terkurangi dan dampak negatif dapat ditekan. Program kompensasi akan terus ditujukan pada pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan bertumpu pada program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut tidak hanya disusun dan dilaksanakan untuk satu tahun saja, tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan. Di bidang pendidikan pemerintah memberikan biaya operasional kepada 28,9 juta peserta didik tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah/Pesantren Salafiah dan sekolah agama lainnya, dan sejumlah 10,8 juta anak didik SMP/Madrasah Tsanawiyah/ Pesantren Salafiyah dan sekolah agama lainnya, dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun. Sementara itu untuk jenjang SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan sekolah agama lainnya, diberikan bea siswa kepada 698,5 ribu siswa. Di bidang kesehatan pelayanan puskesmas dan rumah sakit kelas III gratis diberikan kepada penduduk miskin. Juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur di lebih dari 11 ribu desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok paling bawah.

Pemerintah juga tengah merancang kebijaksanaan subsidi yang lebih tepat sasaran, adil, dan akurat. Salah satu prasyarat kebijaksanaan subsidi langsung adalah tersedianya data penduduk miskin yang akurat dan aktual. Untuk keperluan itu tahun ini kita mengadakan sensus penduduk miskin. Pemerintah juga mengupayakan agar konsumsi BBM dapat ditekan. Untuk itu, saya telah menginstruksikan penghematan energi kepada jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN dan BUMD. Langkah ini kita harapkan akan diikuti masyarakat secara mandiri. Pemerintah juga berusaha mengurangi beban dan distorsi dengan menyesuaikan harga BBM kepada pemakai komersial/perusahaan. Pemerintah sadar bahwa langkah-langkah ini belum dapat menyelesaikan seluruh masalah BBM, dan masih merupakan solusi jangka pendek. Oleh karena itu langkah-langkah yang lebih substansial yang sistematis dan terencana dalam rangka mengendalikan konsumsi, mendorong diversifikasi energi, penggunaan teknologi produksi dan alat transportasi yang hemat energi, serta meningkatkan pasokan energi telah dan akan terus dilaksanakan. Tekanan fiskal dan moneter, mengurangi kemampuan kebijakan ekonomi makro untuk menjadi pendorong perekonomian. Oleh karena itu pemerintah terus bekerja lebih keras untuk menghapuskan hambatan-hambatan di sektor riil, agar mampu mendorong kegiatan investasi dan ekspor sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan iklim investasi adalah jawaban yang diperlukan, yang sekaligus merupakan tantangan yang tidak mudah. Konsolidasi kebijakan dan kepastian hukum terus dilakukan dan kejelasan kewenangan dipertajam, baik di pusat maupun di daerah. Penyederhanaan peraturan di bidang investasi, pengurangan prosedur izin investasi tertuang dalam RUU Investasi yang segera diselesaikan, dan kepastian perolehan lahan untuk kepentingan umum, merupakan langkah yang telah dan sedang dilaksanakan pemerintah.

Finalisasi amandemen Undang Undang Perpajakan segera akan dibahas dengan DPR dan diharapkan akan berlaku efektif tahun 2006. Pemerintah mengusulkan kebijakan pengurangan beban wajib pajak dengan kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak sebesar 300%, penurunan tarif Pajak penghasilan dalam lima tahun, penyederhanaan tarif, perbaikan prosedur pemeriksaan, keberatan, dan banding. Juga diusulkan penurunan tarif khusus bagi UKM dan perusahaan yang masuk pasar modal. Penyederhanaan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor, serta harmonisasi tarif bea masuk serta pembenahan dalam sistem dan prosedur perdagangan telah dilakukan. Sementara itu, untuk menunjang industri dalam negeri serta memperluas lapangan kerja, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen tertentu. Melalui Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pemerintah juga mendorong penggunaan produksi dalam negeri dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kita tidak hanya menginginkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga lebih merata. Untuk itu, kita membutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung. Pada bulan Januari yang lalu, Pemerintah dengan Kadin telah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit 2005. Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dengan melibatkan investor dalam dan luar negeri.

Dewasa ini Pemerintah telah menawarkan 1697 km tender jalan tol dimana 173 km dari enam ruas jalan tol telah selesai ditenderkan dan segera dibangun. Pada tahun 2005 telah diselesaikan dan dioperasikan jembatan layang Kiara Condong, Jembatan Pasupati Bandung, Jembatan layang Bogor Raya, dan Tanjung Barat di wilayah Jabotabek, serta jalan tol Cikampek-Padalarang sepanjang 47 km. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan upaya untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan, pemeliharaan, penggantian dan pembangunan jembatan. Di bidang pemukiman, sampai saat ini pembangunan perumahan dengan pembiayaan KPR telah mencapai 39.257 unit, sedangkan rumah susun sederhana sebanyak 1.824 unit di 14 lokasi. Pemerintah juga membentuk Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan, untuk menunjang program pembangunan sejuta rumah.

Jantung pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan terletak pada tiga sektor utama yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi ketiga sektor tersebut menjadi suatu keniscayaan, apabila kita ingin membangun Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan. Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menandai dimulainya upaya bersama penerapan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pencapaian peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat petani, nelayan, peternak, pekebun, dan petani hutan pada khususnya, dan masyarakat di perdesaan pada umumya.

Di bidang pertanian, sedang dilakukan revitalisasi sistem penyuluhan secara nasional. Di samping itu, Pemerintah dan lembaga internasional sedang melakukan peningkatan sistem kesehatan ternak dan keamanan produk hewan, untuk mengendalikan penyakit ternak yang dapat menganggu keamanan produk ternak dan kesehatan manusia. Khusus untuk mengatasi penyakit flu burung, telah dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran flu burung yang merugikan peternak, maupun yang membahayakan kesehatan manusia (zoonosis).

Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat regional dan daerah, dan di tingkat rumah tangga. Upaya peningkatan kapasitas produksi pangan di daerah dan peningkatan sistem kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan terus dilaksanakan, terutama di daerah-daerah defisit pangan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk dan busung lapar.

Di bidang kelautan dan perikanan, Pemerintah telah melakukan peningkatan pelayanan perizinan dalam upaya pemberantasan illegal fishing, peningkatan pengamanan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kemudahan akses permodalan bagi nelayan. Di bidang kehutanan, kita melakukan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal. Upaya kita itu mendapat dukungan internasional, antara lain oleh Environmental Investigation Agency (EIA) Inggris, kerja sama dengan LSM Amerika Serikat dalam penyelamatan lingkungan hidup, kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM internasional dalam forum Asian Forest Partnership (AFP) dan Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT). Kita juga sudah menandatangani nota kesepahaman secara bilateral dengan beberapa negara, seperti Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, Saudara-saudara Sekalian,

Upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, dan mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Pada tingkat global, kita bersama-sama dengan Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ingin mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera dengan rencana yang nyata, cetak biru yang realistis, dan target yang kongkrit dalam bentuk The Millennium Development Goals (MDGs). Dalam rangka memperkuat pelaksanaan MDG di kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan Asia Pasifik yang menghasilkan Deklarasi Jakarta. Deklarasi tersebut memperkuat semangat solidaritas antar negara Asia Pasifik untuk mencapai MDG. Tujuan-tujuan pembangunan millennium tersebut telah menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Masalah kesehatan yang menimbulkan perhatian cukup besar akhir-akhir ini adalah kasus busung lapar. Jumlah anak balita penderita kurang gizi mencapai 5 juta dimana 1,5 juta menderita gizi buruk pada tahun 2003. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2004 menjadi 3,15 juta dan 664 ribu anak. Pemecahan masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pelaku ekonomi. Dalam jangka pendek pemerintah melakukan intervensi gizi buruk, untuk mencegah kematian dan kecacatan melalui penemuan dini kasus gizi buruk, menjamin perawatan gizi buruk di Puskesmas, dan rumah sakit dan bantuan makanan pendamping ASI. Dalam jangka menengah dan panjang, dilakukan peningkatan keberdayaan keluarga dan pemberdayaan, penyuluhan, dan pendidikan gizi, serta integrasi kegiatan lintas sektor.

Masalah lain di bidang kesehatan adalah terjadinya wabah berbagai penyakit menular, khususnya polio. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilaksanakan berbagai upaya, yaitu meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa yang diberikan secara gratis; imunisasi tambahan melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan imunisasi anak sekolah; serta surveilance lumpuh layu mendadak secara rutin.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat,

Kini perkenankanlah saya beralih untuk menyampaikan rencana ke depan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2006. Kami selalu berupaya untuk berkonsultasi dan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke segenap pihak, baik di kalangan pemerintahan antara lain melalui konsultasi secara berkala dengan para gubernur, maupun dengan wakil-wakil rakyat di DPR, maupun langsung berdialog dengan masyarakat. Dari proses konsultasi yang dilakukan, diidentifikasi 7 prioritas pembangunan untuk tahun 2006.

Secara garis besar, ketujuh prioritas pembangunan dapat diterangkan sebagai berikut. Pertama, prioritas penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Kedua, prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor. Ketiga, prioritas revitalisasi pertanian dan perdesaan. Keempat, prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kelima, prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Prioritas keenam adalah penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan, dan ketertiban serta penyelesaian konflik. Prioritas ketujuh adalah pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara). Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pada tahun 2006 merupakan kelanjutan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2005. Untuk tahun 2006, sasaran rehabilitasi adalah terlaksananya perbaikan pelayanan publik pada tahap yang memadai, dan sasaran rekonstruksi adalah terlaksananya pembangunan kembali masyarakat dan kawasan.

Ketujuh prioritas pembangunan tadi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang mendesak dan merupakan langkah kongkrit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006 hari ini juga disampaikan pada Dewan yang terhormat. RKP 2006, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2006 yang segera akan disampaikan dalam uraian berikut.

Para Pimpinan, anggota DPR dan hadirin yang saya hormati,

Garis besar RAPBN 2006 didahului dengan penjelasan tentang prospek ekonomi makro. Perkembangan perekonomian dunia tahun 2006 diharapkan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2005. Perkembangan ini diharapkan akan mendorong ekspor kita. Di samping itu, permintaan konsumsi dan momentum investasi masih diperkirakan cukup kuat. Sasaran pertumbuhan 6,2 persen masih berada di bawah potensi ekonomi Indonesia, dan memang masih belum cukup untuk mengurangi secara berarti tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sekalipun demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan diatasinya hambatan-hambatan yang ada. Investasi akan lebih didominasi oleh investasi baru dari pada perluasan investasi. Peningkatan investasi dari luar negeri diharapkan akan meningkat, dengan membaiknya kepercayaan internasional.

Selanjutnya, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi secara baik, serta dengan memperhatikan prospek perkembangan keuangan internasional, maka nilai tukar rupiah dalam tahun 2006 diperkirakan berkisar di Rp 9.400 tiap dollar Amerika Serikat. Pemerintah menetapkan sasaran laju inflasi tahun 2006 sebesar 7 persen. Sejalan dengan perkiraan inflasi tadi, dengan mempertimbangkan masih adanya risiko ketidakpastian, maka suku bunga SBI tiga bulan diperkirakan akan mencapai 8 persen dalam tahun 2006.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan berdasarkan perkiraan perkembangan penawaran dan permintaan dalam tahun 2006, dan penekanan pada prinsip kehati-hatian anggaran. Harga tersebut memang dirasakan tidak sesuai dengan harga saat ini yang cenderung sangat tinggi. Harga minyak Indonesia dalam perhitungan RAPBN adalah 40 dollar AS per barel, dan produksi minyak sebesar 1,075 juta barel per hari. Mengingat ketidak-pastian harga minyak dunia yang cenderung sangat tinggi akhir-akhir ini, asumsi harga dalam RAPBN 2006 tersebut sangat mungkin untuk direvisi, dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pimpinan, para Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen bagi kelangsungan sistem devisa bebas, dengan terus memantau pergerakan nilai tukar. Pemerintah memahami upaya Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung ketat, sebagai antisipasi dari gejolak ekonomi dunia, dan untuk menjaga tingkat inflasi dan volatilitas nilai tukar di dalam negeri. Di sektor keuangan, upaya untuk menyempurnakan peraturan-peraturan, pengefektifan sistem pengawasan, penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan konsolidasi sektor-sektor keuangan, akan kita lanjutkan dan tingkatkan dalam tahun 2006. Termasuk dalam kebijakan sektor keuangan ini adalah pelaksanaan transisi dari sistem penjaminan penuh kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Besaran penjaminan akan kita turunkan secara bertahap, sehingga pada akhirnya hanya para nasabah dan deposan kecil yang akan kita lindungi.

Pada tahun 2006 saya berharap perbankan terus dapat mengoptimalkan penyaluran kreditnya, termasuk meningkatkan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, hanya akan dicapai jika sektor keuangan stabil dan terjaga dengan baik. Karena itu, perbaikan sistem pengawasan sektor keuangan, pembenahan sistem koordinasi antar-otoritas dan kemampuan penangkalan terhadap resiko yang mungkin timbul di sektor keuangan, harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Untuk mendukung konsolidasi sistem pengawasan, Pemerintah sedang merancang suatu konsep Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Rancangan jaring pengaman itu ditujukan untuk membentuk suatu mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif, tanpa mengabaikan independensi dari berbagai lembaga pengatur di sistem keuangan nasional, baik dalam kondisi normal maupun bila terjadi gangguan. Dengan langkah-langkah pembenahan di sektor riil dan sektor keuangan, kita berharap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terus ditingkatkan

Pimpinan, Para Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Kini izinkan saya untuk menyampaikan uraian rincian RAPBN 2006, dimulai dari uraian Pendapatan Negara dan Hibah. Peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara. Untuk itu, upaya yang sudah dilakukan di bidang perpajakan harus terus kita tingkatkan. Dengan menggunakan basis PDB tahun 2000 dan asumsi dasar yang diusulkan, Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB meningkat dari 13,2 persen pada perkiraan realisasi APBN 2005, menjadi 13,4 persen dalam RAPBN 2006.