Chapter 2

Di India-Inggris umapamanya, di mana sejak bertahun-tahun telah ada industri nasional yang kuat, di sana dapat diadakan jembatan untuk menghubungkan pertama-tama modal Inggris dengan modal nasional, kemudian menghubungi jurang yang curam antara politik imperialisme dan politik nasional. Tetapi politik imperialisme Belanda sejak semula ditujukkan pada penghancuran industri kecil dan perdagangan kecil nasional teristimewa di Jawa. Penghancuran itu dapat terlaksana, jika orang yakin, dapat mempergunakan modal Tionghoa sebagai alat untuk memisahkan rakyat Indonesia dari rakyat Belanda. Semua industri milik suku Jawa mati tak lama sesudah imperialisme Belanda mulai masuk. Dengan matinya industri suku Jawa itu mati jugalah kerajinan dan inisiatif suku Jawa, yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk membangun industri nasional modern yang berdasar persaingan dan hak milik perseorangan. Karenanya imperialisme Belanda pada masa ini dengan sungguh-sungguh tidak mengharapkan mendapatkan titik pertemuan untuk suatu kompromi ekonomi dengan orang-orang Indonesia. Berhubung dengan itu suatu kompromi dalam politik akan merupakan sesuatu yang tidak tegas. Menambah jumlah anggota Volksraad dengan dua atau tiga orang Indonesia lagi, atau memberikan konsensi politik lebih banyak kepada orang Indonesia akan hanya berarti satu tetes air saja diatas besi yang membara. Memang teranglah, bahwa krisis Indonesia bukannya hanya krisis politik, seperti di Mesir, India-Inggris dan Filipina, akan tetapi juga terutama adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini tak akan dapat disembuhkan dalam beberapa tahun.

Pun seandainya dokter Morgan berkehendak menyembuhkan imperialisme Belanda dengan memberi pinjaman uang kepadanya, akan masih ada pertanyaan, apakah ia akan mampu membangkitkannya dari tempat tidurnya. Indonesia bukan Austria, Polandia atau Jerman, di mana Morgan telah menunjukkan daya sembuhnya yang mengagumkan. Negeri-negeri Eropa tersebut hanya membutuhkan modal. Tetapi pabrik-pabrik, mesin-mesin, buruh ahli dan tidak ahli sangat cukup adanya. Indonesia yang mempunyai penduduk yang tahun baca-tulis 5-6 % saja, yang selama ratusan tahun ditindas dan dihisap, dan kepentingan-kepentingan sosial penduduk tidak diperhatikan sama sekali., tentu tak akan mungkin menciptakan tenaga-tenaga teknis yang cakap dalam beberapa tahun yang diperlukan untuk membangun industri-industri baru (industri-industri logam dan tekstil) yang akan sanggup berhasil baik menyaingi barang-barang barat. Karenanya Morgan tak akan meminjamkan uangnya begitu saja kepada imperialisme Belanda.

Sudah tentu Amerika suka menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi hanya di perusahaan-perusahaan yang akan dapat segera menghasilkan keuntungan dengan cepat yang akan dapat memenuhi keuntungan secara langsung, seperti dalam perusahaan minyak atau karet. Akan tetapi pada masa sekarang ini terdapat over produksi karet kecuali itu Amerika telah mempunyai cukup perkebunan karet di Indonesia, sehingga tak perlu memikirkan membuka perkebunan karet baru. Mengenai minyak kita masih ingat, bahwa Colyn telah menyerahkan semua tambang minyak di Jambi kepada Maatschappiy minyak Inggris dan Belanda, yaitu de Koninklijke sebagai monopoli.

Karena imperialisme Belanda tak akan mungkin mendekati rakyat Indonesia dengan memberikan konsesi politik dan ekonomi, ia harus melakukan politik biadab yang lama, warisan dari Oost Indische Compagnie. Angkatan darat dan laut harus diperkuat. Ini adalah jawaban satu-satunya yang tinggal terhadap rakyat Indonesia yang senantiasa bertambah melarat yang makin bertambah gigih berani mempertahankan tuntutan hak-haknya sepenuhnya.

Marx pernah berkata : “Proletariat tak akan kehilangan sesuatu miliknya, kecuali belenggu budaknya”. Kalimat ini dapat kita gunakan di Indonesia lebih luas. Disini anasir-anasir bukan proletar berada dalam penderitaan yang sama dengan buruh industri, karena di sini tak ada industri nasional, perdagangan ansional. Dalam bentrokan yang mungkin terjadi antara imperialisme Belanda dan rakyat Indonesia tak seorang Indonesia pun akan kehilangan miliknya karena bentrokan itu. Di Indonesia kita dapat serukan kepada seluruh rakyat : “Kamu tak akan kehilangan sesuatu milikmu kecuali belenggu budakmu”.

III. TUJUAN PKI

Tujuan partai-partai komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisme. Waktu terpukul hancurnya kapitalisme, dan terpukul jatuhnya borjuasi belumlah mewujudkan komunisme. Antara kapitalisme dan komunisme ada satu masa peralihan. Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktator atas borjuasi. Ini berarti bahwa proletariat dunia memaksakan kehendaknya atas borjuasi dunia yang berulangkali mencoba mendapatkan kembali kekuasaan politik dan ekonomi yang hilang, agar dapat mempergunakan kembali alat-alat pemeras dan penindasnya. Dalam masa penindasan itu, negeri-negeri kapitalis alat-alat penindasan borjuasi dunia diganti dengan negeri-negeri Soviet. Soviet adalah perwujudan diktator proletariat. Tujuan Soviet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.

Negara Soviet sebenarnya belum mewujudkan komunisme. Untuk mecapai komunisme orang harus melalui jalan yang lamanya mungkin puluhan tahun. Permulaan komunisme yang tulen berarti berakhirnya Negara Soviet. Negara Soviet akan berhenti sebagai negara, yaitu sebagai alat penindas dari proletariat, jika orang-orang borjuasi sebagai pemeras dan penindas telah dibasmi atau berubah menjadi anggota pekerja masyarakat komunisme.

Di masa kekuasaan diktator proletariat, maka industri besar yaitu industri-industri yang cukup terpusat, dinasionalisi. Itu berarti bahwa industri-industri itu diserahkan kepada negara proletar. Dengan nasionalisasi industri-industri besar, hak milik perseorangan tak berlaku lagi dan diganti dengan hak milik komunal. Dengan demikian juga akan hapuslah anarkisme dalam produksi, yaitu : menghasilkan barang keperluan hidup yang satu sama lain tidak ada sangkut pautnya sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Sebagai gantinya diadakanlah rasionalisasi, yaitu menghasilkan barang-barang keperluan hidup menurut kebutuhan masyarakat. Dengan hapusnya hak milik perseorangan dan anarki dalam produksi, persaingan juga akan hapus. Berhubungan dengan itu juga akan lenyaplah kata-kata yaitu : Kasta Proletar dan Kasta Borjuasi.

Dengan hapusnya persaingan juga tak akan berlaku lagi politik imperialisme, yaitu politik modal bank sesuatu negara kapitalis untuk merampas negara-negara yang dibutuhkan sebagai pasaran kelebihan hasil pabriknya, dan selanjutnya untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bagi industri-industrinya serta penanaman kelebihan modalnya.

Jika imperialisme tak ada lagi, perang imperialis pun tak akan ada. Pendek kata dalam masyarakat komunis akan hapuslah adanya hak milik perseorangan, anarki dalam produksi, persaingan, kasta-kasta, imperialisme dan peperangan imperialis. Sebagai gantinya tersusunlah hak milik bersama, produksi rencana, penukaran produksi dengan sukarela dan internasionalisme, yaitu perdamaian, kerjasama dan persaudaraan antara berbagai bangsa di dunia.

Apa yang diuraikan di atas adalah teori komunis yang bisa menjadi kenyataan jika kapitalisme dunia jatuh serentak, sebagaimana yang hampir-hampir terjadi pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Bolshevik pertama di Rusia. Karenanya Soviet Uni pada permulaan revolusi segera disusun atas dasar proletar yang agak tulen. Bukankah pengkhianatan kaum sosial demokrat yang hingga sekarang dapat menghalangi keruntuhan umum kapitalisme yang memaksa bolshevik mengadakan langkah mundur pada tahun 1921. Langkah mundur ini harus diterima dalam arti ekonomi dan taktik. Dalam arti ekonomi karena Negara Soviet mengijinkan berlakunya kembali hak milik perseorangan kepada petani-petani yang merupakan 80 % dari jumlah penduduk Rusia dan kepada borjuis-borjuis kecil di kota-kota, dan bersamaan dengan itu melakukan perdagangan dengan penghasilan barang dagangan atas dasar kapitalisme. Tapi langkah ini ternyata perlu karena perusahaan-perusahaan kecil yang belum cukup adanya pemusatan teknis dan administratif dan mula-mula juga dinasionalisi, menumbuhkan birokrasi yang maha besar. Karena sekarang hak milik perseorangan dan perdagangan para petani-petani dan perusahaan-perusahaan kecil diijinkan, lenyaplah serentak birokrasi dan ekonomi Rusia dapat berjalan lebih lancar. Kenyataan yang terakhir ini menunjukkan keuntungan politik yang banyak tak terduga, karena dengan demikian petani-petani dapat ditarik dalam barisan pendukung Negara Buruh.

Politik Ekonomi Buruh sebagaimana orang menamakannya tak akan terbatas khusus para Rusia yang terbelakang. Juga di negeri-negeri yang murni kapitalistis seperti Jerman, Inggris dan Amerika dimana + 75 % dari penduduknya menjadi buruh, adanya hak milik perseorangan dan perdagangan pada borjuis kecil dan golongan petani adalah suatu keharusan. Terutama di Indonesia politik ekonomi baru itu mempunyai arti yang sangat besar. Kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme kolonial dan tidak akan tumbuh secara tersusun dari masyarakat Indonesia sendiri, sebagaimana halnya dengan kapitalisme Eropa. Ia dipaksakan dengan kekerasan oleh suatu negeri imperialis Barat dalam masyarakat feodal Timur, untuk kepentingan-kepentingan negeri Barat.

Kapitalisme Indonesia masih dalam taraf permulaan perkembangannya. Industri-industri besar seperti industri-industri untuk membikin mesin-mesin, lokomotif-lokomotif dan kapal, malah industri-industri yang sangat penitng, seperti tekstil, masih belum ada. Berhubung dengan itu proletariat Indoensia berada lebih rendah daripada proletariat Eropa Barat dan Amerika. Diktator Proletariat yang tulen akan dapat membahayakan prikehidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya daripada itu bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya.

Untuk menjamin pripenghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan (dalam jatah yang terbatas) mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaan-perusahaan kapitalisme. Lebih daripada itu, negeri harus memberikan kepadanya bantuan baik materiil maupun moril, untuk mempertinggi produksinya. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan besar harus segera dinasionalisi. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat diperkembang tanpa kekuatiran akan datangnya kasta-kasta atau golongan lainnya. Dengan demikian pertimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.

Apabila perimbangan ekonomi telah tercapai, maka perimbangan politik akan menyusul dan dengan sendirinya. Sudah semestinya, buruh Indonesia sebagaimana halnya dalam ekonomi jalan politik tak boleh melangkah lebih jauh. Malah jika nanti buruh dalam perjuangan kemerdekaan nasinal dapat bagian yang maha besar, malah mereka tak boleh sama sekali mengabaikan adanya orang-orang bukan proletar dalam perjuangan mendapatkan bagian yang sama besarnya atau lebih, di Indonesia sistem Soviet yang tulen buat sementara waktu masih belum dapat direncanakan. Memang kita harus selalu ingat, bahwa buruh menurut kualitas dan kuantitasnya ada rendah, sedangkan orang-orang bukan proletar dalam jumlah besarnya dan objektif dan revolusioner, yang kecuali itu hampir semuanya tergoloong pada pemilik kecil. Karenanya dalam “Indonesia Merdeka” cara bagaimanapun kepara orang-orang bukan proletar harus diberikan kesempatan mengeluarkan suaranya. Akan tepat adanya, jika buruh dalam perang kemerdekaan nasional yang mungkin datang, mewujudkan barisan pelopor daripada seluruh rakyat, maka perusahaan-perusahaan besar akan jatuh ditangannya dan selaras dengan itu kekuasaan politik. Perimbangan politik dengan orang-orang bukan proletar akan mudah dapat diciptakan, yang mana akan sangat penting adanya bagi Indonesia Merdeka.

Apabila neraca nasional baik ekonomi maupun politik telah tercapai, maka Indonesia selanjutnya akan dapat berkembang di lapangan ekonomi dan politik! Kecepatan menuju ke arah Negara Soviet yang tulen dan selanjutnya ke arah komunisme tergantung kepada keadaan internasional dan lebih lanjut pada perkembangan industri di Indonesia sendiri.  

PROGRAM NASIONAL PKI

EKONOMI.

Menasionalisi pabrik-pabrik dan tambang-tambang seperti tambang arang batu, timah, minyak dan tambang emas. Menasionalisi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan gula, karet, teh kopi, kina, kelapa, nila dan tapioka. Menasionalisi perusahaan-perusahaan lalulintas dan angkutan. Menasionalisi bank-bank, perusahaan-perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan besar lainnya. Me-elektrifisir Indonesia dengan membangun indsutri-industri baru dengan bantuan negara seperti pabrik-pabrik mesin dan tekstil dan galangan pembikinan kapal. Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah dari negara. Memberikan bantuan hewan dan alat-alat kerja kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun-kebun percobaan negara. Pemindahan penduduk besar-besaran biaya negara dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa. Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.

POLITIK.

Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan tak terbatas. Membentuk republik federasi dari pebagai pulau-pulau Indonesia. Segera memanggil rapat nasional dan yang mewakili semua rakyat dan agama di Indonesia. Segera memberi hak politik sepenuhnya kepada penduduk Indonesia baik laki-laki maupun wanita.

SOSIAL. Gaji minimum, kerja 7 jam dan perbaikan jam kerja dan penghidupan buruh. Perlindungan kerja dengan pengakuan hak mogok di antara buruh. Pembagian keuntungan bagi buruh di industri-industri besar. Membentuk majelis-majelis buruh di Industri-industri besar. Pemisahan gereja dan negara dan mengakui kemerdekaan agama. Memberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik kepada semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita. Menasionalisasi rumah-rumah besar dan membangun rumah-rumah baru dan distribusi rumah-rumah antara buruh negara.

PELAJARAN DAN PENDIDIKAN.

Wajib belajar bagi anak-anak semua warga negara Indonesia dengan Cuma-Cuma sampai umur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama. Menghapuskan sistem pelajaran sekarang dan menyusun sistem yang langsung berdasarkan atas kepentingan-kepentingan Indonesia yang sudah ada dan yang akan dibangun. Memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah kejuruan, pertanian, dan perdagangan dan memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah bagi pegawai-pegawai tinggi di lapangan teknik dan administrasi.

MILITER.

Menghapuskan tentara imperialis dan mengadakan milisi rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia. Menghapuskan kehidupan di kamp-kamp (tangsi-tangsi) dan semua UU yang merendahkan militer rendahan mengijinkan bertempat di kampung-kampung dan di rumah-rumah baru yang dibangun untuk mereka, perlakuan lebih baik dan mempertinggi gaji mereka. Memberikan hak sepenuhnya untuk mengadakan organisasi dan rapat kepada militer Indonesia.

POLISI.

Pemisahan pangreh praja, polisi, dan justisi. Memberikan hak-hak sepenuhnya kepada tiap-tiap terdakwa unutk melindungi diri menentang hakim di muka pengadilan, dan membebaskan terdakwa dalam waktu 24 jam jika bukti dan saksi-saksi bagi mereka ternyata cukup.Tiap-tiap perkara yang mempunyai dasar hukum, harus diselesaikan dalam waktu lima hari yang sesuai tertib dan di muka umum.

RENCANA AKSI.

Menuntut 7 jam kerja, gaji minimum dan syarat-syarat kerja dan penghidupan yang lebih baik bagi buruh. Mengakui Sarekat Sekerja dan hak mogok. Organisasi dan petani untuk hak-hak ekonomi dan politik. Penghapusan peenalo sanctie. Menghapuskan hukum-hukum dan undang-undang untuk menindas pergerakan politik, seperti hak-hak pemerintah untuk :

Mengasingkan tiap-tiap orang yang dipandang berbahaya bagi pemerintah. Melarang pemogokan. Melarang dan membubarkan rapat-rapat. Melarang penyiaran pers. Melarang memberikan pelajaran-pelajaran dan pengakuan sepenuhnya atas kemerdekaan bergerak.

Menuntut hak berdemonstrasi, demonstrasi massa di seluruh Indonesia melawan penindasan ekonomi dan politik seperti : pajak pembebasan dengan segala tawanan politik dan pengembalian orang buangan politik, massa aksi yang mana harus diperkuat dengan pemogokan umum dan melawan pemerintah. Menuntut hapusnya Volksraad, Raad van Indie dan Algemeene Secretaris dan pembentukan Majelis Nasional ( National Assembly ) dari mana nanti akan dipilih Badan Pelaksana yang bertanggung jawab kepara Majelis Nasional.

KETERANGAN PENDEK TENTANG PROGRAM

Belum ada sesuatu partai politik di Indonesia yang begitu jauh telah mengumumkan programnya. Baik partai dari intelektuil-intelektuil seperti Budi Utomo dan Nasional Indische Partij maupun massa Partai Sarekat Islam dapat menyusun dengan pendek tuntutan-tuntutan ekonomi dan politiknya. Mereka berpegang teguh pada perkataan merdeka yang sama. Mereka tak pernah mengupas keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Karenanya mereka juga tak pernah sampai pada programnya, sebab suatu program bukannya hanya satu “daftar keinginan”, akan tetapi harus didasarkan atas susunan sosial ekonomi sesuatu negeri.

Juga Partai Komunis Indonesia belum pernah menyusun apa yang ia sebenarnya mau-kan sekarang di bawah imperialisme, dan sesudah hapusnya imperialisme. Sudah tepat pada waktunya kita kerjakan sekarang. Bukannya karena program adalah segala sesuatunya! Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan revolusioner. Akan tetapi juga, jika tiap-tiap gerakan revolusioner yang tak mempunyai dasar teori yang nyata dan tujuan revolusioner yang tersusun tegas (yaitu suatu program) akan tak berdaya suatu apa dan akan menjadi alat kapitalisme. Sebagai bukti dapat kita ambil sebagai contoh : BU, NIP, dan SI. Ketiga-tiganya setidak-tidaknya pada permulaan adalah revolusioner. Akan tetapi tak ada satu yang bisa menyusun revolusionernya. Memang pemimpin dan disiplin menyebabkan juga keruntuhan partai-partai ini, akan tetapi sebab yang terutama ialah tak adanya tujuan yang tersusun (program) dan penguraian yang jelas tentang jalan-jalan yang harus ditempuh (taktik).

Pergerakan revolusioner di Indonesia selalu masih ada. Jika pergerakan ini hendak mendapatkan hasil, maka sekarang telah pada waktunya, kita menyusun program nasional dan mengumumkan program ini kepada seluruh rakyat.

Kita kira, program kita ini selaras dengan keadaan ekonomi sosial Indonesia, kita dapat dengan rasa berat selangkah lebih jauh dalam tuntutan kita, tanpa menyusahkan kita sendiri. Di bagian lain kita tak akan dan tak perlu mundur selangkah pun. Program ini agaknya sesuai dengan kemungkinan, baik internasional maupun nasional. Jika besok atau lusa kapitalisme dunia jatuh, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan segala bantuan lahir dan batin dengan langsung dari proletariat barat, maka program ini dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk membentuk bangunan komunistis. Jika kita besok atau lusa terpaksa melakukan perjuangan nasional sendiri, maka program ini cukup mempunyai unsur-unsur untuk membangkitkan dan memusatkan tenaga-tenaga seluruh rakyat Indonesia yang sedang tidur, tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional.

Jika kita selanjutnya mendapatkan kemerdekaan itu, kita dapat juga mempertahankannya dengan lebih baik. Dengan tenaga-tenaga yang terdapat di Indonesia kita – nanti sesudah mendapatkan kemerdekaan – dapat melangkah ke arah komunisme internasional lebih cermat dan dengan pengharapan lebih banyak.

Jika kita dapat melaksanakan program ini di Indonesia Merdeka, maka kemerdekaan semacam itu akan lebih nyata daripada yang dinamakan merdeka di banyak negara-negera modern di dunia. Buruh Indonesia akan memiliki industri-industri besar dan melakukan kekuasaan yang nyata baik dalam ekonomi maupun dalam politik negara. Penindasan dan pemerasan yang pada masa sekarang ini diderita oleh buruh-buruh Jepang, Amerika, Inggris, dll. tak akan ada lagi. Hubungan sosial antar budak dan majikan akan memberikan tempat pada persamaan dan kemerdekaan. Laba yang berjuta-juta jumlahnya yang sekarang mengalir ke dalam saku-saku lintah darat, yang bertempat tinggal Zorgvliet (Den Haag) akan dapat digunakan untuk memajukan industri Indoenesia (tekstil dan pabrik-pabrik mesin, galangan-galangan kapal dan pekerjaan-pekerjaan tenaga air). Kecuali itu laba itu akan dapat digunakan untuk bantuan keuangan pada petani-petani, pedagang-pedagang kecil, industri-industri kecil dsb. Pendek kata program kita bukan hanya meliputi perburuhan dalam arti kata yang sangat sempit, akan tetapi dalam seluruh rakyat Indonesia.

Kita berani katakan sedemikian itu, bukannya karena kita hendak menjanjikan kepada setiap orang satu surga, akan tetapi untuk kepentingan kemerdekaan sendiri! Kepentingan kemerdekaan itu menyarankan, bahwa orang-orang bukan proletar (petani-petani, pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil dan orang-orang intelek) harus juga diberikan pembagian ekonomi, jika buruh menasionalisi industri-industri besar. Karena kapital nasional sangat kecil adanya yang dapat menyebabkan adanya kekuatiran akan politik nasionalisasi buruh, dan karena lebih dari 90 % dari penduduk berada dalam mendertia dan kemelaratan, maka kerjasama antara proletar dan bukan proletar memang sangat mungkin. Dengan pembangunan industri-industri dan koperasi-koperasi negara lebih banyak, dengan bantuan negara yang nyata kepada orang-orang bukan proletar, maka lambat laun akan lenyap segala sesuatunya yang kecil untuk memberikan tempat kepada perusahaan-perusahaan besar atas dasar teknik yang lebih tinggi; milik bersama dan kerjasama. Perusahaan-perusahaan kecil harus insyaf, bahwa perusahaan negara dapat menghasilkan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah daripada mereka.

Bilamana mereka menginsyafi ini, maka mereka akan dengan sukarela menyerahkan diri kepada perusahaan-perusahaan negara dan akan meninggalkan perusahaan kecilnya.

Jika proses ekonomi ini, yaitu peleburan perusahaan-perusahaan kecil ke dalam perusahaan-perusahaan negara yang besar dapat berjalan langsung dengan kesesuaian di Indonesia merdeka, maka politik borjuis kecil lambat laun juga akan lenyap untuk memberikan tempat kepada politik internasional buruh.