d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;

e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht);

f. Pengaturan asas²-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;

g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan² ekonomi, maupun karena artinja jang chusus untuk bagian² penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;

h. Pengaturan asas²-pokok hukum-pidana;

i. Pengaturan asas²-pokok hukum atjara perdata–termasuk dalamnja hukum bukti–dan hukum atjara pidana;

j. Pengaturan susunan kehakiman federal;

k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;